Tupoksi SKPD


  • BPBD merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban sub urusan bencana.
  • BPBD dipimpin oleh Kepala Badan yang secara ex-officio dijabat oleh Sekretaris Daerah dan bertanggungjawab kepada Bupati.
  • BPBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang spesifik dibidang ketatusahaan/administrasi, pencegahan dan kesiapsiagaan, kedaruratan dan logistik, rehabilitasi dan rekonstruksi, pembinaan Unit Pelaksana Teknis dan Kelompok Jabatan Fungsional.
  • BPBD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi :
  1. penyusunan Renstra, Renja, RKA dan DPA BPBD;
  2. pelaksanaan DPA BPBD;
  3. perumusan kebijakan teknis dibidang penanggulangan bencana;
  4. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah bidang penanggulangan bencana;
  5. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai bidang tugas penanggulangan bencana;
  6. pengkoordinasian penanganan penanggulangan bencana;
  7. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
  8. pelaporan dan pertanggungjawaban tugas dan fungsi BPBD.

Kepala BPBD  mempunyai tugas :

  1. Kepala BPBD mempunyai tugas pokok memimpin, merumuskan, mengatur, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan mempertanggungjawabkan kebijakan teknis penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang penanggulangan bencana.
  2. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala BPBD menyelenggarakan fungsi :
  3. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
  4. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
  5. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
  6. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugasnya; dan
  7. penyampaian laporan pelaksanaan tugas BPBD.
  • Unsur Pengarah mempunyai tugas pokok memberikan saran, masukan dan pertimbangan kepada Kepala BPBD dalam penetapan rencana, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian penanggulangan bencana secara terintegrasi yang meliputi pra bencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana;
  • Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Unsur Pengarah menyelenggarakan fungsi;
    1. perumusan konsep kebijakan pelaksanaan penanggulangan bencana daerah;
    2. pemantauan terhadap pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian penanggulangan bencana secara terintegrasi yang meliputi pra bencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana;
    3. evaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana yang meliputi pra bencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana; dan
    4. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Kepala Pelaksana mempunyai tugas :

  • Unsur Pelaksana dipimpin oleh seorang Kepala Pelaksana.
  • Kepala Pelaksana mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di bidang penanggulangan bencana secara terintegrasi yang meliputi pra bencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana.
  • Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Pelaksana menyelenggarakan fungsi :
  1. penetapan rumusan kebijakan rencana dan program penanggulangan bencana;
  2. penetapan rumusan kebijakan pengkoordinasian penyelenggaraan penanggulangan bencana;
  3. penetapan rumusan kebijakan pengkomandoan penyelenggaraan penanggulangan bencana;
  4. penetapan rumusan kebijakan pelaksanaan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
  5. penetapan rumusan kebijakan evaluasi dan pelaksanaan tugas penanggulangan bencana;
  6. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan Kepala BPBD dan/atau Bupati sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya; dan
  7. pelaksanaan koordinasi/kerja sama dan kemitraan dengan unit kerja/instansi/lembaga atau pihak ketiga di bidang penanggulangan bencana.

Sekretariat Unsur Pelaksana mempunyai tugas :

  • Sekretariat Unsur Pelaksana dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana.
  • Sekretaris mempunyai tugas pokok memimpin, mengoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di bidang pengelolaan pelayanan kesekretariatan yang meliputi pengoordinasian penyusunan program, pengelolaan umum, kepegawaian, pengelolaan keuangan dan pengembangan pola kerjasama penanggulangan bencana.
  • Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris menyelenggarakan fungsi :
    1. pengkoordinasian penyusunan Renstra, Renja, RKA dan DPA BPBD;
    2. penyusunan bahan Renstra, Renja, RKA dan DPA BPBD sesuai lingkup tugasnya;
    3. pelaksanaan DPA BPBD sesuai lingkup tugasnya;
    4. pelayanan administrasi umum, ketatausahaan dan kearsipan;
    5. pengelolaan administrasi keuangan dan urusan kepegawaian;
    6. pengelolaan urusan rumah tangga, perlengkapan dan inventaris kantor;
    7. penyusunan pelaporan kinerja program dan kegiatan;
    8. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana sesuai dengan bidang tugasnya;
    9. penetapan rumusan kebijakan pengoordinasian penyusunan dan penyampaian bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Badan;
    10. penyusunan dan pelaporan evaluasi pelaksanaan tugas pengelolaan pelayanan kesekretariatan;
    11. pelaksanaan koordinasi/kerja sama dan kemitraan dengan unit kerja/instansi/lembaga atau pihak ketiga di bidang pengelolaan pelayanan kesekretariatan;
    12. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Pelaksana sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
    13. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Unsur Pelaksana.
  • Subbagian Umum dan Kepegawaian merupakan satuan pelaksana Sekretariat BPBD dalam pelaksanaan pengelolaan ketatausahaan, kerumahtanggaan, perlengkapan dan kepegawaian, dipimpin oleh seorang Kepala Subbagianyang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris BPBD.
  • Subbagian Umum dan Kepegawaianmempunyai tugasmelaksanakan pengelolaan ketatausahaan, kerumahtanggaan, perlengkapan dan kepegawaian BPBD.
  • Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
  1. menyusun bahan Renstra, Renja, RKA dan DPA BPBD sesuai lengkup tugasnya;
  2. melaksanakan DPA BPBD sesuai lingkup tugasnya;
  3. melaksanakan pelayanan administrasi umum dan ketatausahaan;
  4. mengelola tertib administrasi perkantoran dan kearsipan;
  5. menyusun agenda kegiatan pimpinan dan keprotokolan;
  6. melaksanakan urusan rumahtangga, keamanan kantor dan mempersiapkan sarana prasarana kantor;
  7. melaksanakan pengadaan, perawatan inventaris kantor;
  8. melaksanakan pelayanan dan pemprosesan administrasi kepegawaian;
  9. mempersiapkan penyelenggaraan bimbingan teknis tertentu dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai;
  10. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris BPBD sesuai lingkup tugasnya; dan
  11. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
  • Subbagian Keuangan merupakan satuan pelaksana Sekretariat BPBD dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan, dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan dan bertanggungjawab kepada Sekreataris BPBD.
  • Subbagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan keuangan BPBD.
  • Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Subbagian Keuangan mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
  1. menyusun bahan Renstra, Renja, RKA dan DPA BPBD sesuai lengkup tugasnya;
  2. melaksanakan DPA BPBD sesuai lingkup tugasnya;
  3. menyusun rencana usulan kebutuhan anggaran keuangan;
  4. mempersiapkan dan menyusun kelengkapan administrasi keuangan;
  5. mengelola pembukuan dan perbendaharaan;
  6. melaksanakan verifikasi kelengkapan bukti-bukti administrasi keuangan;
  7. menyusun rekapitulasi dan laporan penyerapan keuangan sebagai bahan evaluasi kinerja keuangan;
  8. melaksanakan penyelesaian biaya perjalanan dinas dan pembayaran hak-hak lainnya;
  9. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris BPBD sesuai lingkup tugasnya; dan
  10. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Subbagian Keuangan.
  • Subbagian Program dan Perencanaan merupakan satuan pelaksana Sekretariat BPBD dalam penyusunan program dan perencanaan, dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan dan bertanggungjawab kepada Sekreataris BPBD.
  • Subbagian Program dan Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program dan perencanaan BPBD.
  • Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Subbagian Program dan Perencanaan mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
  1. menyusun bahan Renstra, Renja, RKA dan DPA BPBD sesuai lengkup tugasnya;
  2. menghimpun dan mengoordinasikan penyusunan Renstra, Renja, RKA dan DPA BPBD;
  3. melaksanakan DPA BPBD sesuai lingkup tugasnya;
  4. melaksanakan kegiatan monitoring, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan DPA, tugas dan fungsi BPBD;
  5. menghimpun bahan dan menyusun LAKIP, LPPD dan IPPD BPBD;
  6. melaksanakan verifikasi internal usulan perencanaan, program, dan kegiatan BPBD;
  7. menghimpun dan menganalisa data hasil pelaksanaan rencana, program dan kegiatan BPBD;
  8. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris BPBD sesuai lingkup tugasnya; dan
  9. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Subbagian Program dan Perencanaan.

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Bidang Kedaruratan dan Logistik

Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Kelompok Jabatan Fungsional

  • BPBDmemiliki kelompok jabatan fungsional sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
  • Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Ketua Kelompok Jabatan Fungsional yang dipilih dari pejabat fungsional dan diajukan pengangkatannya kepada Kepala Badan.
  • Pejabat fungsional yang dapat dipilih dan diajukan untuk diangkat sebagai Ketua Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sekurang-kurangnya harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  1. mempunyai etos kerja yang baik;
  2. tidak pernah melanggar disiplin dan etika profesi;
  3. mempunyai Sasaran Kinerja Pegawai dengan nilai rata-rata baik selama 2 (dua) tahun terakhir;
  4. dihormati dikalangan pejabat fungsional BPBD;
  5. memberikan sikap keteladanan; dan
  6. dapat menjadi perekat dikalangan fungsional BPBD.
  • Ketua Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diangkat untuk masa kerja 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih dan diangkat kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa kerja berikutnya, dan diberikan insentif bulanan sesuai kemampuan keuangan daerah.
  • Ketentuan lebihlanjut mengenai Kelompok Jabatan Fungsional BPBD diatur dengan Peraturan Bupati.

 

UPT

  • Unit Pelaksana Teknis mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang dibentuk mewilayahi satu atau beberapa kecamatan.
  • Ketentuan mengenai pemebntukan, kedudukan, susunan organisasi dan tata kerja UPTsebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.